
JAKARTA,Radarjyapos — Sidang perkara lanjutan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dengan Terdakwa JK digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026), dengan agenda pemeriksaan saksi.
Sidang perkara lanjutan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dengan Terdakwa JK digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026), dengan agenda pemeriksaan saksi.
Tim Kuasa Hukum JK yang dipimpin Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., MH., CBL.,C.Med., Menilai Keterangan Tiga Saksi dalam Persidangan Tidak konsisten dan Saling Bertentangan, khususnya mengenai asal-usul screenshot WhatsApp Group SSC.
URAIAN FAKTA PERSIDANGAN:
Tiga Saksi, Tiga Versi
Saksi pertama mengaku mengambil tangkapan layar untuk diserahkan kepada pelapor. Saksi kedua mengaku meneruskan (meneruskan) tangkapan layar itu kepada Saksi pertama. Sementara Saksi mengaku ketiga tidak mengambil dan melanjutkan tangkapan layar, namun mendapat perintah dari pelapor untuk menjadi Saksi.
“Ketiga Saksi ini saling melempar tanggung jawab. Ada yang mengatakan dia yang meng-capture, ada yang mengatakan dia yang meng-forward, sementara yang lainnya mengaku tidak melakukan keduanya,” ujar Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., MH., CBL.,C.Med.
Disebut Saksi Boneka
Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., MH., CBL.,C.Med. mengamati kualitas bukti. Menurutnya, salah satu Saksi hanya menjelaskan berdasarkan informasi dari orang lain, bukan dari apa yang dilihat, diketahui, dan dialaminya sendiri.
“Saksi yang terakhir itu adalah saksi boneka. Karena semua keterangannya hanya dilihat sebagai suatu proses, tetapi dia tidak tahu apa yang dilihat, tidak tahu apa yang dibaca, dan ketika ditanya soal ke depan, dia bilang tidak tahu,” tegasnya.
JK Sebatas Upload, Yang Menyebarkan Pihak Lain
Dari fakta konferensi, Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., MH., CBL.,C.Med. Menetapkan pengambilan screenshot dan penyebarannya melibatkan pihak lain, bukan semata-mata mata JK.
“Pilihan yang meng-capture dan mengeluarkan postingan yang di-upload oleh Pak JK itu adalah Saksi lain. Artinya, kalau kita kembali ke posisi Pak JK, beliau sebatas meng-upload, sedangkan yang melanjutkan dan membagikan itu adalah pihak lain,” katanya.
Kejanggalan lain: tiga orang dengan lokasi, pekerjaan, dan tugas berbeda, dapat sama-sama melihat unggahan yang sama pada 12 Agustus 2024 pukul 18.52 WIB, kemudian sama-sama meng-capture.
Akar Masalah: Persoalan Internal Organisasi
Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., MH., CBL., C.Med. Meminta Majelis Hakim melihat perkara ini secara utuh, tidak hanya dari sisi UU ITE dan UU PDP.
Menurutnya, Group SSC lahir karena selama 27 tahun kepemimpinan Ketua Syamrucan, tidak pernah ada komunikasi antara anggota dengan pengurus. Anggota kemudian membuat grup sendiri untuk mengklarifikasi berbagai persoalan.
Ia juga menyinggung masalah keuangan organisasi yang awalnya diperdebatkan bernilai sekitar Rp29 miliar, kemudian diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkaitan dengan Universitas Indonesia (UI), dengan temuan sekitar Rp16,6 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus lama.
Selain itu, disinggung pula dugaan transaksi aset, termasuk pembelian tanah yang disebut terjadi pembayaran dua kali, tidak hanya di Bali tetapi juga di Semarang.
“Masalah ini jangan meliput dan ditampilkan hanya dengan laporan polisi, masalah PDP, dan ITE. Ini masalah yang prinsip sebenarnya adalah masalah internal organisasi,” tegas Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., MH., CBL.,C.Med.
Harapan Tim Kuasa Hukum
Tim Kuasa Hukum berharap Majelis Hakim menghadirkan Saksi-saksi penting lainnya, termasuk pihak yang pernah menjabat sebagai sekretaris organisasi, serta ahli yang dapat menjelaskan permasalahan yang diperdebatkan.(red)





